DEPOKTIME. COM, Depok – Kegiatan pendataan sensus ekonomi bagi masyarakat pada tahun 2026 sangat didukung oleh anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna.
Dengan tegas dikatakan oleh Pradi Supriatna bahwa pendataan sensus ekonomi guna mengetahui Indeks pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Disambangi petugas sensus, dirinya dan keluarga tidak menutup pintu bagi para petugas sensus yang sedang menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya.
“Tadi sempat datang ya, petugas sensus ke rumah Abang. Ya, nggak perlu takut jika tidak bermasalah. Kita juga sebagai wakil masyarakat yang diamanahkan, ya tentu sangat terbuka dari LHKPN dan lain-lainnya yang dibutuhkan untuk keterbukaan, ” ucap Legislatif dari Partai Gerindra tersebut usai pendataan oleh petugas sensus beberapa hari lalu.
Dirinya juga menegaskan bahwa berdasarkan data yang diperoleh petugas sensus, maka pemerintah bisa melihat dan mengukur seberapa jauh sudah pertumbuhan ekonomi, khususnya yang ada di Kota Depok.
“Memang sudah waktunya sekarang. Nggak ada yang harus ditutupin, kita harus sangat terbuka. Yang lebih penting lagi buat saya sosialisasi nya. Itu kan penting, ” tegasnya.
Dikesempatan yang sama, Petugas Sensus Ekonomi, Chairunnisa mengatakan secara gamblang bahwa pendataan yang dilakukan oleh para petugas sensus teruntuk mendata dan membutuhkan data yang valid terkait kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan.
“Nah, ini tentu bisa didapat informasi ini bila memang didatangi secara langsung, ya, individu maupun KK di dalamnya. Dan tidak hubungannya dengan pajak, ” ujar Chairunnisa.
Ia pun bercerita jika pada tugas yang diemban nya saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat hingga umpatan sebagai “antek-antek Prabowo”.
” Nah, kendalanya adalah di media sosial banyak sekali kayak usaha-usaha takut kena pajak, gitu ya. Kita dibilang ‘Antek-antek Prabowo-lah’, sampai ada yang kayak gitu, ” tuturnya dengan nada sedih.
Dengan tegas ia jelaskan bahwa kegiatan pendataan sensus ekonomi yang dilakukan bersama petugas sensus lainnya merupakan kegiatan untuk mendata dan untuk keberlangsungan kebijakan Pemerintah Kota Depok. (Udine)
