DEPOKTIME.COM, Depok – Aktivis Pendidikan Kota Depok, Eman Sutriadi mendesak kelanjutan kasus adanya permintaan setoran sebesar Rp 7.000.000,- kepada guru PAI untuk kepengurusan PPG. Dengan estimasi jumlah guru PAI di Kota Depok sebanyak 350 orang, potensi nilai yang diduga mencapai Rp 2,45 Miliar.
Seperti diketahui, di Kabupaten Magelang, kasus yang sama persis telah tuntas. Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang berhasil mengembalikan uang sebesar Rp 1,16 Miliar kepada 137 guru PAI, masing-masing sebesar Rp 8,5 juta, pada 22 Oktober 2026 lalu. Dua terdakwa dalam kasus tersebut telah divonis 1 tahun penjara.
“Ini bukan lagi suara saya sendiri. Ini sudah suara guru. KKG PAI sudah bersuara, meminta haknya dikembalikan. Kejari Depok harus dengar ini,” tegas Eman kepada awak media, Senin, 9 November 2026.
Eman berharap, Kasi Intel Kejari Depok yang baru, Guntur Gani Prakoso, dapat menjadikan desakan KKG PAI ini sebagai prioritas untuk segera memberikan kepastian hukum.
“Magelang bisa, Depok harus bisa. Kembalikan hak guru PAI Depok,” pungkas Eman.
Sementara itu, seorang pengurus KKG PAI Kota Depok mendesak agar uang guru PAI yang diduga dipotong dalam pengurusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) segera dikembalikan kepada guru, seperti yang terjadi di Kabupaten Magelang.
“Kami mendesak pengembalian uang seperti yang terjadi di Magelang. Kalau di Magelang bisa dikembalikan, di Depok juga harus bisa. Itu hak guru, bukan hak oknum,” tegas pengurus KKG PAI Kota Depok.
“Kami melihat Magelang. Kejari berani, prosesnya jelas, uangnya kembali. Kenapa di Depok sampai sekarang belum ada kejelasan? Sudah 4 bulan sejak penyelidikan dimulai,” sambungnya.
Ia menambahkan, para guru PAI di Depok sudah terlalu lama menunggu kepastian. Mereka adalah guru yang telah mengabdi, mengikuti PPG dengan harapan meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan, bukan malah dibebani setoran.
“Guru itu mendidik anak bangsa. Jangan jadikan PPG sebagai ladang pungutan. Kalau memang ada uang yang dipungut, kembalikan. Itu yang paling adil bagi kami,” katanya.
Berdasarkan informasi, Kejari Depok sendiri telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRIN-1001/M.2.20/Fd.1/05/2026 tanggal 26 Mei 2026 dan telah memeriksa 5 orang guru sebagai saksi pada 20 Juli 2026.
Namun hingga awal November 2026, belum ada pengumuman resmi apakah kasus tersebut naik ke penyidikan, ada tersangka, atau ada pengembalian uang. (Udine)
