DEPOKTIME.COM, Depok – Dugaan penyelewengan dana hasil pemotongan jam kerja melalui sistem absensi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pendidikan Kota Depok menjadi sorotan. Aktivis/pemerhati kebijakan publik, Hersong Heri Prasetyo, mempertanyakan transparansi pengelolaan dana potongan gaji yang ditaksir mencapai miliaran rupiah tersebut.
Menurut Hersong, pemotongan ini terjadi sejak diberlakukannya sistem digitalisasi absensi yang menyasar sekitar 3.000 guru ASN se-Kota Depok. Besaran nominal yang dipotong pun bervariasi, berkisar antara Rp50.000 hingga Rp300.000 per orang setiap bulannya.
Hersong menyatakan, berdasarkan pengakuan salah satu guru yang enggan disebutkan namanya, pemotongan tersebut diberlakukan akibat keterlambatan saat melakukan absensi digital pada jam masuk kerja.
Menanggapi akumulasi nilai potongan yang terbilang fantastis jika dikalikan dengan ribuan guru, Hersong mendesak adanya kejelasan mengenai pos penyimpanan serta peruntukan anggaran hasil pemotongan tersebut.
“Ke mana aliran dana anggaran dari hasil pemotongan gaji para guru ini? Apakah dana tersebut benar-benar dikembalikan dan masuk ke kas daerah, atau justru diduga mengalir ke oknum tertentu?,” ujar Hersong kepada awak media, Selasa, 10 November 2026.
Hingga berita ini diturunkan, awak media sudah menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Sangat disayangkan, pihaknya memilih bungkam mengenai mekanisme pencatatan dan aliran dana pemotongan absensi digital tersebut.
Sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah, setiap pemotongan tunjangan atau gaji ASN akibat indisipliner seharusnya tercatat secara transparan dan kembali ke kas daerah. (Udine)
