DEPOKTIME.COM, Depok – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan ketidakwajaran harga yang signifikan dalam pengadaan Panel Interaktif di Dinas Pendidikan Kota Depok untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp 2.777.207.207,-.
Hasil audit BPK Jawa Barat, termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 14/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/02/2026 tanggal 11 Februari 2026.
Rincian selisih harga yang ditemukan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan nilai SP2D Neto: Rp 23.404.084.234,00. Sedangkan nilai pembelian dari distributor: Rp21.028.716.216,25. Terdapat selisih ketidakwajaran sebanyak Rp 2.376.126.125,75.
Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nilai SP2D Neto: Rp3.950.648.649,00. Nilai pembelian dari distributor: Rp3.549.567.567,63, terjadi selisih ketidakwajaran sebanyak Rp 401.081.081,37
“Total selisih ketidakwajaran harga Rp2.777.207.207,12,” ujar pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih melalui keterangan resminya, Selasa, 10 November 2026.
Selisih tersebut teridentifikasi antara nilai kontrak pekerjaan Dinas Pendidikan dengan penyedia CV AnP dan CV SDM, dibandingkan dengan harga riil pembelian Papan Tulis Anyboard tipe P859 C2 Pro dari CV Pori Media selaku distributor.
Kejanggalan Proses Perencanaan BPK juga menemukan kejanggalan pada tahap perencanaan. Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kota Depok diarahkan pada spesifikasi barang tertentu secara rinci, namun harga yang tercantum tidak didukung dengan hasil survei harga yang memadai.
Spesifikasi yang diarahkan mencakup rincian lengkap mulai dari layar, prosesor, penyimpanan, hingga perangkat lunak dan aksesori, dengan harga satuan mencapai Rp215.373.900,00 per unit.
Dirinya juga mengingatkan kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat untuk tidak mengabaikan temuan ini.
“Isi pemberitaan ini adalah bagian dari fakta yang didapat publik sekalipun itu dalam bentuk data hasil audit temuan BPK RI yang menurut undang-undang sah dan legal adanya. Secara tidak langsung merupakan bentuk laporan masyarakat yang harus diresponi oleh Aparat Penegak Hukum. APH jangan tutup mata, harus cepat bertindak. Petunjuk sudah disebutkan jelas dalam laporan ini,” tegasnya.
Dengan adanya nomor dan tanggal laporan hasil pemeriksaan yang jelas, APH dapat langsung meminta klarifikasi kepada pihak terkait dan melakukan penelusuran lebih lanjut agar keuangan negara dapat terselamatkan.
Berdasarkan fakta-fakta di atas, kami menyampaikan beberapa hal, diantaranya yakni para APH segera menindaklanjuti temuan BPK ini. Pemerintah Kota Depok dan Walikota Supian Suri segera memberikan penjelasan resmi dan terbuka kepada publik.
“Setiap rupiah, keuangan negara yang menjadi temuan ketidakwajaran harus dikembalikan ke kas daerah. Transparansi dan akuntabilitas bukan pilihan, melainkan kewajiban mutlak setiap penyelenggara negara,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono menegaskan bahwa temuan-temuan dari pihak BPK Jawa Barat telah diketahuinya.
“Dah ditindaklanjuti semua temuan BPK mas,” ujar singkat Wahid kepada awak media, Rabu, 11 November 2026. (Udine)
