DEPOKTIME.COM, Depok – Gelaran Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok dilaksanakan secara tertutup pada Jumat, 13 November 2026.
Kebijakan pelaksanaan sidang secara tertutup ini mencuat di tengah beredarnya kabar dugaan seorang anggota dewan yang terekam melakukan siaran langsung (live) di aplikasi TikTok saat sidang paripurna berlangsung sebelumnya.
Informasi mengenai dugaan aktivitas media sosial di ruang sidang tersebut ramai diperbincangkan di berbagai platform digital.
Dalam kabar yang beredar, sosok anggota dewan yang terekam sedang asyik bermain TikTok itu disebut-sebut berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok.
Meski isu ini telah menarik perhatian publik dan dikaitkan dengan perubahan teknis pelaksanaan rapat paripurna menjadi tertutup, status peristiwa tersebut hingga kini masih sebatas dugaan dan kabar yang beredar di dunia maya.
Pihak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kebenaran video maupun identitas anggota dewan yang dimaksud. Selain itu, belum ada pengumuman resmi maupun penetapan sanksi definitif dari Badan Kehormatan DPRD Kota Depok yang menyatakan adanya pembuktian pelanggaran kode etik atas peristiwa tersebut.
Pelaksanaan Rapat Paripurna secara tertutup ini memicu tanda tanya di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai mencederai semangat keterbukaan informasi publik dan memicu tanda tanya besar mengenai urgensi di balik pembatasan akses warga serta awak media dalam proses pengambilan kebijakan daerah.
Sebagai lembaga legislatif yang merepresentasikan suara rakyat, setiap agenda persidangan di DPRD terutama rapat paripurna yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi pada prinsipnya bersifat terbuka untuk umum.
Keterbukaan ini menjadi instrumen penting agar masyarakat dapat mengawal jalannya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara langsung.
Namun, kebijakan menggelar sidang secara tertutup tanpa penjelasan yang memadai justru menimbulkan spekulasi di tengah publik. Sejumlah kalangan mempertanyakan sejauh mana tingkat kerahasiaan materi yang dibahas sehingga menuntut rapat harus steril dari pantauan publik.
“Rapat paripurna adalah ruang publik untuk melihat bagaimana wakil rakyat memperjuangkan aspirasi warganya. Jika digelar tertutup tanpa alasan mendesak yang diatur undang-undang, wajar jika masyarakat mempertanyakan komitmen transparansi dan akuntabilitas DPRD Depok,” ujar Guntur kepada awak media saat mengetahui bahwa Rapat Paripurna DPRD digelar secara tertutup.
Secara regulasi, mekanisme rapat tertutup di lingkungan DPRD memang dimungkinkan melalui Peraturan Tata Tertib (Tatib) maupun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, namun hal tersebut hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat sangat rahasia atau menyangkut etika internal tertentu. Di luar ketentuan tersebut, pembatasan akses dinilai berpotensi memperlebar jarak antara wakil rakyat dan konstituennya.
Ketertutupan jalannya sidang tersebut menimbulkan berbagai spekulasi dari sejumlah pihak, termasuk warga Kota Depok. Publik mempertanyakan urgensi di balik keputusan dewan menggelar rapat tanpa akses terbuka seperti biasanya.
Warga tersebut berharap pihak legislatif segera memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan kecurigaan yang berkepanjangan di masyarakat. Transparansi dinilai penting mengingat DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan maupun konfirmasi resmi dari pihak Sekretariat maupun Hubungan Masyarakat (Humas) DPRD Kota Depok, Tinte Rosmiati, terkait alasan dan substansi pembahasan dalam rapat paripurna tertutup tersebut. (Udine)
