DEPOKTIME.COM, Depok – Sejumlah mahasiswa Jakarta Global University (JGU) Depok menyambangi praktisi hukum Deolipa Yumara untuk perlindungan hukum.
Pasalnya, mahasiswa-mahasiswa tersebut telah membongkar dugaan kasus penyelewengan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan mereka mendapat sejumlah intimidasi dari kampus.
“Jadi hari ini tanggal 28 Juli 2025 ini ada beberapa perwakilan mahasiswa dari JGU Depok meminta bantuan kepada kami sebagai pengacara di Kota Depok untuk membantu memfasilitasi atau menjadi kuasa hukum atau membela kepentingan para mahasiswa ini terkait kepentingannya sebagai mahasiswa dalam proses pendidikan, sebagai mahasiswa juga di JGU,” kata Deolipa Yumara, Senin, 28 Juli 2025.
Di kampus yang berdiri di Kota Depok sejak tahun 2020 itu ternyata memiliki banyak masalah. Mulai dari dugaan penyelewengan dana KIP-Kuliah hingga dugaan sabotase aset dari pemilik oleh Rektor JGU Prof. Eddy Yusuf.
Dengan sejumlah masalah tersebut berdampak pada proses perkuliahan mahasiswa.
“Kalau menurut keterangan dari banyak mahasiswa ini ada banyak persoalan-persoalan yang kemudian membuat kuliah mereka terhambat, berpotensi terhambat dan terhambat. Jadi ada sekitar 70-an mahasiswa yang kemudian memberikan kuasa melalui perwakilan supaya kami sebagai kuasa hukum untuk membantu mereka,” jelasnya.
Permasalahan yang ada di JGU sudah ditangani oleh Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisainstek) dengan pemberian sanksi sedang.
Sanksi tersebut berdampak pada mahasiswa angkatan tahun 2025 yang tidak dapat memperoleh KIP Kuliah karena pemerintah membekukan hingga waktu yang tidak ditentukan.
“Nah sebenarnya kalau menurut keterangan mahasiswa, ini sudah ada proses pemberian sanksi administrasi terkait korupsi ini yang dilakukan oleh pihak Kementerian Dikti ya. Sanksi ini terkait dugaan korupsi atau penyalahgunaan terkait KIP Kuliah sebenarnya adalah haknya mahasiswa diberikan oleh negara. Jadi negara memberikan Kartu Indonesia Pintar kepada para mahasiswa ini, di mana mereka mendapatkan hak berupa pendanaan perkuliahan dan biaya hidup. Tapi karena ini kemudian diduga dikorupsi, sehingga akhirnya timbullah sanksi, di mana akhirnya rektorat diberikan sanksi oleh Dikti dan dampaknya kepada para mahasiswa baru (tahun 2025) yang kemudian tidak mendapatkan KIP Kuliah,” lugasnya.
Perihal dugaan penyelewengan dana KIP Kuliah itu juga sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Depok. Hanya saja, laporan tersebut belum direspon pihak kejaksaan.
“Nih, jaksa Kota Depok sering mendapatkan laporan korupsi, tapi hasilnya tampaknya masih selalu ambang-ambang. Makanya kita nanti akan mengejar kepada Kejaksaan Kota Depok bagaimana terhadap laporan para mahasiswa ini. Nah itu adalah laporan dari para mahasiswa kepada jaksa,” ungkapnya.
Persoalan lainnya adalah pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) JGU oleh Rektorat. Pembekuan sudah dilakukan satu tahun lebih.
“Jadi BEM JGU ini ternyata dibekukan sudah 1 tahun lebih oleh pihak JGU, nah ini yang nggak bisa. Jadi hak mahasiswa membentuk BEM itu diatur oleh Undang-Undang, tapi tidak bisa kemudian secara sepihak dibekukan oleh pihak manajemen atau rektorat dari universitas. Jadi ini satu persoalan besar yang kemudian memangkas hak-hak demokrasi mahasiswa, hak-hak organisasi mahasiswa. Mahasiswa ini punya hak berorganisasi, dilegalkan dengan nama BEM, tapi kemudian ini dibekukan, nah ini satu persoalan yang kemudian sangat merugikan mahasiswa,” tukasnya.
Deolipa menuturkan, persoalan yang ada di JGU itu telah menciderai dunia pendidikan, terutama di Kampus JGU. Bahkan menurutnya, manajemen JGU termasuk Rektor telah cacat moral.
“Jadi persoalan ini yang kemudian kami anggap sebagai suatu kecacatan moral dari pihak managemen atau rektorat JGU, cacat moral. Jadi mahasiswa ini kemudian mengalami degradasi secara berpendidikan, kenapa? Karena pihak rektor yang mereka agungkan sebenarnya sebagai pengayom ternyata rektorat sendiri cacat moral,” tukasnya.
Dikesempatan yang sama, seorang mahasiswa, MR merasa sangat terdampak dari adanya korupsi dana KIP Kuliah di JGU.
“Untuk dampaknya yang pertama, mahasiswa untuk KIP saat itu mahasiswa harus menyetorkan lagi kepada kampus dan berdampak yaitu mahasiswa jadi kekurangan biaya lah untuk ke kampus, karena dalam satu semester ke kampus juga kan membutuhkan biaya, karena biaya dari pemerintahnya diambil jadi mahasiswa terkena juga dampaknya,” tuturnya.
“Selanjutnya juga kampus ini tidak dapat menerima kuota KIP Kuliah lagi,” pungkasnya. (Udine)
