DEPOKTIME.COM, Depok – Terkait dengan rencana pemerintah Kota Depok akan membina anak-anak nakal dengan pola kemiliteran, Walikota Depok Supian Suri merasa bimbang.
Kebimbangnya tersebut dikarenakan belum adanya anggaran dana untuk hal itu.
“Ya, kita sedang menjajaki dari sisi penganggaran kita coba pelajari yang digulirkan oleh Purwakarta, nanti seperti apa, mudah-mudahan juga bisa kita implementasikan di Kota Depok,” ujar Supian Suri usai meninjau perencanaan pembangunan flyover Juanda bersama Kementrian PUPR, Jumat, 2 Mei 2025.
“Mudah-mudahan nanti kita lihat dengan Bappeda dengan teman-teman masih menjajaki, apakah kita perlu bangun sendiri atau buat sendiri atau kita cukup mengirimkan saja. Ada 2 kemungkinan, pertama kita buat lagi seperti yang dilakukan disana (Purwakarta) atau kita bergabung saja,” tambahnya.
Dirinya berharap tidak ada anak-anak yang dikategorikan nakal dikirimkan ke Purwakarta untuk program tersebut.
“Mudah-mudahan kan gak terlalu banyak jumlah yang masuk kategori itu, sehingga kita cukup mengirimkan, kita ikut pembiayaan biar nggak terlalu harus buat punya sekolah masing-masing seperti itu,” imbuhnya.
Ia pun menerangkan bahwa hingga saat ini belum menerima laporan terkait dengan pelimpahan data anak nakal yang ada mengikuti program kemiliteran.
“Mudah-mudahan insya Allah enggak harus ada yang masuk sekolah di sana ya. Belum, sampai saat ini belum ada,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menerapkan pola kemiliteran untuk mengatasi persoalan anak nakal.
“Ya jadi gini, kan problem anak-anak nakal hari ini kan nggak bisa ditangani oleh orang tua nya, orang tuanya banyak yang sudah tidak punya kesanggupan. Anak pakai narkoba, itu orang tuanya bisa habis duitnya. Saya itu udah beberapa kali menangani anak yang sudah kecanduan obat-obatan sampai depresi, bakar rumah, ngancam orang tuanya, kemudian menjadi anak yang seperti gila di rumahnya dan itu orang tuanya nggak sanggup. Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer,” ucap Dedi Mulyadi yang biasa disapa KDM usai perayaan hari jadi Kota Depok ke 26 tahun di Balaikota Depok, Jumat 25 April 2025.
“Nah kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu, sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik dan ini adalah untuk masa depan,” tambahnya.
Atas keberhasilan tersebut, lanjut KDM, bukan berarti anak-anak wajib militer. Akan tetapi, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya bisa diserahkan ke pemerintah.
“Kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua itu tepuk tangannya kenceng banget, artinya memang sudah menjadi keresahan ya. Bukan anak-anak diwajibin militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa bisa diserahin ke kita, gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan, kalau orang tuanya nggak boleh kita nggak akan,” jelasnya.
Berbeda dengan kondisi dan fakta yang terjadi di Indonesia, anak nakal tidak dikenai wajib militer.
Konyolnya, guru yang notabene memiliki niat baik mendidik justru bisa masuk penjara jika salah dalam melakukan tindakan disipliner. (Udine).
