DEPOKTIME.COM, Depok – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dikenal dengan sapaan KDM akan mendata para penduduk yang ada diwilayah Harjamukti yang bukan merupakan warga Kota Depok.
“Ya, rapat hari ini ada dua agenda ya, yang satu masalah perumahan yang itu tanahnya milik Pemkot, milik Setneg dan milik PP Properti. Nah, kemudian ada langkah-langkahnya sudah kita siapkan nanti ada dilakukan pengukuran untuk memastikan tapal batasnya tanah itu dan kedua nanti kita akan mendata penduduk yang ada di situ secara komprehensif,” ujar KDM usai rapat tertutup dengan walikota Depok dan jajaran pejabat pemerintah Kota Depok diruang Edelweis Lantai 5 Balaikota Depok, Selasa, 29 April 2025.
Terkait dengan administrasi kependudukan diwilayah Harjamukti tersebut, KDM jelaskan bahwa harus mendapatkan keterangan yang jelas.
“Karena gini, kan orang dapat KTP penjelasan dari dinas kependudukan. Jadi harus mendapat surat keterangan tidak keberatan terhadap tanah yang ditinggali, makanya saya akan kirim surat agar Setneg, Pak Walikota nanti memberikan jawaban keberatan atau tidak sebagai dasar mengeluarkan KTP,” jelasnya.
Dirinya juga akan berkirim surat ke Mensesneg atas kepemilikam hak tanah yang ada di wilayah Harjamukti tersebut.
“Nanti gubernur berkirim surat ke Wali kota dan gubernur berkirim surat juga PP Properti ya itu yang pertama, dan tahapannya nanti akan kita lakukan,” imbuhnya.
“Ya begini, seluruh status itu yang memiliki kewenangan yang punya tanah, kan yang punya tanahnya Setneg, yang punya tanahnya pemkot, yang punya tanahnya adalah PP Properti. Jadi gubernur akan berkirim surat pada mereka.Nanti pasti gubernur pasti ada solusi lain,” pungkasnya. (Udine)
