DEPOKTIME.COM, Depok – Program Kartu Depok Sejahtera (KDS) kembali memanas sebelum sidang paripurna berlangsung. Agenda rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Program Pembentukan PERDA Kota Depok Tahun 2023 dan Penetapan Perubahan Komposisi Badan Anggaran dan Perubahan Keanggotaan Badan Anggaran Periode Tahun 2019-2024 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok.
Terjadi hujan interupsi terkait dengan program yang dinilai syarat dengan kepentingan politik partai dari tertentu. Dengan bentuk fisik kartu serta petugas kordinator ditingkat kelurahan untuk program tersebut.
Interupsi pertama oleh Ikravany Hilman dari Fraksi PDI Perjuangan, yang menyatakan bahwa program tersebut harus segera dibahas dan diselesaikan sebelum rapat paripurna DPRD melanjutkan pembahasan lainnya.
Selain interupsi dari Ikravany Hilman, Babai Suhaimi juga melakukan interupsi, yang menegaskan bahwa harus ada perubahan bentuk fisik dari KDS agar tidak syarat dengan satu partai politik.
Diketahui bahwa KDS merupakan program bantuan sosial yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Depok dibawah kepemimpinan Mohammad Idris sebagai Walikota Depok yang diluncurkan pertama kali pada tanggal 15 September 2021. Dan kartu ini ditujukan sebagai penerima manfaat dibidang kesejahteraan sosial. (Udine)
