DEPOKTIME.COM, Depok – Dugaan korupsi dan penyelewengan anggaran untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Depok terlihat sangat jelas.
Diketahui bahwa pembangunan MPP di Kota Depok menggunakan anggaran bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Alhamdulillah kita di tahun 2023 ini mendapatkan bantuan keuangan dari Pemprov Jabar sebesar Rp 8,8 miliar untuk pembangunan MPP, sehingga kita bisa pastikan Kota Depok di tahun ini sudah memiliki MPP,” tutur Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Mangnguluang Mansur, Jumat (20/01/23) dilansir dari berita.depok.go.id.
Atas pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Mangnguluang Mansur tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gelombang menemukan kejanggalan dalam pembangunan MPP tersebut.
Menurut Nurshalat, pembangunan MPP di Kota Depok bukanlah pembangunan, akan tetapi hanya renovasi ruangan yang ada di dalam gedung pemerintahan Kota Depok.
Pekerjaan kontruksi tersebut, lanjut Nurshalat menelan anggaran hampir lima milyar rupiah dan bukan pekerjaan pembangunan gedung semestinya, akan tetapi renovasi ruangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok.
“Kita bisa lihat, sepertinya yang dikerjakan adalah renovasi ruangan bukan pembangunan. Apalagi dengan dana anggaran hampir lima milyar, sebuah gedung baru bisa diwujudkan seperti gedung kelurahan, kecamatan. Ini kan tidak ada gedung baru, hanya menata ruangan didalam gedung,” tegas Nurshalat, Senin (18/12/2023).
Lebih lanjut Nurshalat jelaskan jika pembangunan MPP menelan anggaran sebanyak kurang lebih lima milyar, maka akan ada sisa dari anggaran sebanyak tiga milyar lebih.
“Dana dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 8,8 milyar, dan pembangunan MPP menghabiskan anggaran 4,7 milyar. Sisa nya kemana itu?,” tanya Nurshalat.
“Kalau saya perhatikan, ini hanya tentang renovasi interior ruangan, bukan pembangunan. Kalau pun ada jenis perangkat mebeler baru, itu bukan bagian dari jenis kontruksi melainkan pengadaan barang. Ini harus diselidiki dan diperhatikan oleh semua pihak. Agar dana anggaran yang digunakan tidak menjadi bahan bajakan untuk oknum berbuat korupsi,” tambah Nurshalat.
Atas penemuan keganjalan penggunaan dana anggaran tersebut, Nurshalat akan membuat laporan lebih lanjut kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Saya sudah mengumpulkan beberapa bukti keganjalan atas pembangunan MPP tersebut. Secepat mungkin saya akan melaporkan hal tersebut kepada instansi terkait,” pungkas Nurshalat. (Udine)
