DEPOKTIME.COM, Depok – Anggaran biaya tunjangan perumahan dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok mencuat, Sekretaris DPRD Depok, Kania Purwanti memilih bungkam.
Dihubungi awak media pada Kamis, 28 Agustus 2025, Kania Purwanti tidak menggubris komunikasi yang telah dilakukan oleh awak media perihal klarifikasi tentang besarnya anggaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Depok yang mencapai hampir 3 milyar. Angka tersebut merupakan nilai tertinggi untuk tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD Depok.
Diketahui bahwa, sebelum menjabat sebagai Sekwan DPRD Depok, Kania Purwanti pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Depok dan terseret dugaan korupsi dalam program 1.000 kios UMKM.
Dugaan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan bagi Pemkot Depok karena program ini disinyalir tidak tepat sasaran dan menyebabkan kerugian keuangan.
Kios-kios yang dibangun dalam program tersebut banyak yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Program 1.000 Kios UMKM yang digadang-gadang sebagai upaya untuk membantu UMKM di Depok, ternyata tidak berjalan sesuai harapan.
Banyak kios yang tidak terpakai dan bahkan terabaikan. Selain itu, program ini juga dinilai tidak tepat sasaran karena tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM yang seharusnya menjadi sasaran utama. (Udine).
