DEPOKTIME.COM, Sukmajaya – Kembali terjadi perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh oknum guru kepada muridnya di Kota Depok.
Sepertinya, Predikat Kota Layak Anak sudah tidak layak untuk Kota Depok. Beberapa kejadian pelecehan seksual, bulling hingga kasus tawuran antarsiswa SD terjadi belum lama ini.
Mirisnya, terkait dengan kasus pelecehan seksual, pihak-pihak yang bersangkutan terkesan diam dan menutup tutupi karena malu akan menjadi aib atas kasus yang terjadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Siti Chaerijah Aurijah menanggapi secara singkat perihal kasus yang sedang terjadi disalah satu sekolah menengah pertama negeri Kota Depok.
“Mohon ijin, Sedang ditangani oleh UPT PPA, DP2AP2KB, Disdik,” ujar singkat Kadisdik Kota Depok Siti Chaerijah Aurijah kepada awak media melalui jaringan selular WhatsApp, Kamis, 22 Mei 2025.
Berdasarkan informasi yang berhasil didapat, terdapat rekaman komunikasi dari oknum guru kepada siswa dan terdapat pembicaraan yang tidak layak dilakukan oleh oknum guru kepada siswa tersebut.
Dikutip dari beritadepok.go.id, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bakal mengikuti verifikasi lapangan secara hybrid Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Rabu 23 April mendatang.
Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (GTKLA) pun menggelar rapat koordinasi persiapan menjelang verifikasi lapangan di Aula Sapa Saba Gedung Dibaleka, Selasa, 15 April 2025. Rapat ini diikuti oleh perangkat daerah, stakeholder terkait, serta Forum Anak Kota Depok.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, Nessi Annisa Handari menjelaskan, verifikasi lapangan ini merupakan rangkaian evaluasi tahunan yang digelar oleh KemenPPPA RI untuk menilai implementasi kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah.
Evaluasi dilakukan secara hybrid, yaitu kombinasi antara metode daring oleh tim verifikator pusat dan pemaparan langsung dari perangkat daerah terkait di lokasi.
“InsyaAllah 23 April nanti Depok akan menjalani verifikasi lapangan hybrid oleh KemenPPPA. Oleh karena itu, kita adakan pertemuan dengan semua perangkat daerah yang terlibat untuk menyukseskan penilaian nanti,” jelasnya kepada berita.depok.go.id.
Nessi menyebut, Pemkot berkomitmen kuat untuk terus menjadikan Kota Depok sebagai Kota Layak Anak. Untuk itu, dirinya menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.
Lanjutnya, sesuai arahan Wali Kota Depok Supian Suri bahwa semua anak di Depok harus terpenuhi hak-haknya dan mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah.
“Semua komponen yang tergambar pada 5 klaster hak anak kami upayakan terpenuhi untuk anak-anak di Depok,” tambahnya.
Nessi berharap, semua perangkat daerah dan instansi yang terlibat dalam rakor ini dapat saling bersinergi untuk mewujudkan Kota Depok yang aman dan nyaman bagi anak-anak.
“Mudah-mudahan proses verifikasi lapangan pekan depan berjalan lancar. Dan kami harap sinergi dari semua elemen masyarakat kuat untuk mewujudkan Depok Kota Layak Anak,” pungkasnya. (Udine)
