DEPOKTIME.COM, Depok-Wali Kota Depok, Mohammad Idris menegaskan bahwa Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar merupakan konsep yang bagus untuk mengurai kemacetan. Namun, Kota Depok saat ini belum siap menerapkan jalan berbayar di Jalan Margonda Raya dikarenakan minimnya sarana dan prasarana penunjang.
“Bagi Depok penerapan ERP kalau saat ini belum. Belum siap Depoknya dan kami bukan menolak konsepnya. Kami menolak untuk diterapkan saat ini,” tutur Mohammad Idris kepada CNN Indonesia di Studio CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Dirinya menyebutkan, rencana penerapan jalan berbayar akan dimulai pada 2022. Selama masa transisi menuju tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah melakukan perbaikan di seputar angkutan umum atau transportasi publik serta penataan jalan.
Dirinya melanjutkan, Pemkot Depok telah mengajukan usulan terusan Jalan Juanda ke Pemerintah Pusat. Hal itu bertujuan agar akses menuju beberapa daerah tidak hanya melalui Jalan Margonda Raya.
“Jadi yang arah ke Cinere, arah ke Sawangan tidak harus melewati Margonda. Nantinya bisa lewat jalur alternatif Terusan Juanda. Itu yang sudah kita usulkan 3-4 tahun lalu ke Pemerintah Pusat,” ucap Mohammad Idris.
Dirinya menambahkan, selain itu juga untuk mengurai kemacetan dengan adanya pelebaran 28 meter Jalan Sawangan, kemudian pada tahun 2021 akan dibangun underpass Citayam berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi.
“Pembangunan jalan underpass itu sudah disetujui tahun 2020 oleh Pemerintah Provinsi. Jadi berbagi, berkolaborasi, bahwa kita membebaskan lahannya. Karena jalan itu milik asetnya provinsi. Mereka yang membangun underpassnya,” tambahnya.
“Jadi intinya terkait jalan berbayar khususnya di Jalan Margonda Raya belum bisa berlaku di tahun ini. Kami belum siap semuanya,” tutup Mohammad Idris.(Udine/KD/DT).
