DEPOKTIME.COM, Depok – Perihal dengan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Depok yang tidak terealisasi dengan baik berdampak buruk bagi anggota dewan.
Tentunya, hal itu berdampak buruk bagi para anggota DPRD saat turun kemasyarakat melalui giat reses. Dimana saat gelaran reses, masyarakat selalu menanyakan kelanjutan proposal kegiatan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya diserahkan kepada anggota DPRD.
“Kita kan melakukan penelusuran secara berkala dan langsung bertemu masyarakat. Pokir itu terkadang 2 sampai 3 tahun tidak terealisasi. Ini jadi masalah kita (anggota DPRD),” ujar Igun Sumarno usai rapat paripurna, Selasa, 10 November 2025.
Lebih lanjut legislator Partai Amanat Nasional Kota Depok tegaskan bahwa keberadaan anggota dewan sebagai wakil rakyat dimasyarakat sangat dipertanyakan kinerjanya.
“Kita tiap tahun janji lagi, janji lagi. Kadang-kadang pejabat kepala dinas susah ditelponnya. Ini aneh, seakan-akan ada raja-raja kecil,” tegasnya.
Ia pun menegaskan bahwa pokir anggota dewan bukan hanya kepentingan semata, tetapi memang kebutuhan masyarakat yang berasal dari masyarakat secara langsung.
“Usulan kita (anggota DPRD) tolong ini dilihat urgensinya,” pungkasnya. (Udine)
