DEPOKTIME.COM, Cipayung – Ratusan warga Kecamatan Cipayung kecewa lantaran giat operasi pasar bersubsidi atau pembagian sembako murah tidak ada kejelasan dan memicu kericuhan di halaman Kantor Kecamatan Cipayung Kota Depok pada Selasa, 3 Juni 2025.
Padahal, program operasi pasar bersubsidi yang diharapkan membantu justru memicu amarah warga akibat ketidakjelasan informasi dan sistem distribusi.
Berdasarkan pantauan awak media dilokasi, antrean panjang mulai terbentuk semenjak pagi hari. Namun, bukannya bantuan yang diterima, banyak warga justru pulang dengan tangan kosong.
Warga mengaku bingung karena tak ada kejelasan apakah pembagian sembako dilakukan berdasarkan kupon atau cukup dengan menunjukkan KTP.
Seorang warga yakni Ida, mengaku sangat kesal akibat ketidakjelasan pembagian sembako tersebut.
Dirinya juga telah dua kali datang tetapi tidak juga mendapatkan sembako murah.
“Tadi ibu-ibu sudah pada marah-marah. Saya sudah dua kali balik, ninggalin kerjaan. Kalau pakai KTP ya KTP, kalau kupon, dapatnya di mana? Capek-capek jauh-jauh malah enggak dapat kan kesel,” ujar Ida dengan nada kecewa dan geram.
Kekecewaan juga dirasakan seorang lansia yakni Saadah yang sejak pagi turut antre. Ia hanya membawa KTP seperti yang diinformasikan sebelumnya, namun tetap gagal membawa pulang sembako.
“Katanya pakai KTP saja, tapi ternyata enggak dapat. Rumah saya jauh, kecewa banget,” keluhnya.
Kemarahan warga sempat meningkat saat sejumlah ibu rumah tangga berteriak memprotes Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Mereka menuding distribusi bantuan tak merata dan tak transparan.
“Ya Allah ini ibu-ibu udah pada ngantre tapi ga dapet kupon, itu mau dibawa kemana pak dedi? Ya Allah pak Dedi aneh banget,” teriak ibu-ibu di dalam video yang viral.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis, tak ada pernyataan resmi dari pihak Kecamatan Cipayung maupun Perum Bulog yang menjadi mitra dalam program sembako tebus murah tersebut. Beberapa petugas di lokasi justru menghindar saat dimintai keterangan.
Ketiadaan sistem yang jelas membuat warga mendesak agar ke depan program bantuan semacam ini dirancang lebih rapi dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Warga berharap Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengevaluasi sistem distribusi bantuan agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. (Udine).
