DEPOKTIME.COM, Depok – Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) akan menggelar mimbar bebas untuk menyoroti sejumlah kasus yang dinilai mandek dalam penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.
Kegiatan bertajuk Rapor Merah Kejari Depok itu dijadwalkan berlangsung di depan Kantor Kejari Depok pada Senin, 16 November 2026.
Ketua AMDB Eman Sutriadi mengatakan, mimbar bebas tersebut merupakan bentuk kritik masyarakat terhadap penanganan sejumlah perkara yang dianggap belum menunjukkan perkembangan maupun kepastian hukum.
Melalui kegiatan itu, AMDB ingin memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan secara terbuka berbagai persoalan hukum yang dinilai belum mendapat penyelesaian.
Eman menyoroti sejumlah perkara yang menurut pihaknya belum memperlihatkan perkembangan jelas di Kejari Depok.
Di antaranya dugaan pungutan liar dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) serta dugaan korupsi tanah tempat pemakaman umum (TPU).
AMDB mempertanyakan tindak lanjut penanganan kedua perkara tersebut, terutama terkait perkembangan proses hukum yang dinilai belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurut organisasi itu, kejelasan penanganan perkara penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.
Karena itu, AMDB mendesak Kejari Depok memberikan kepastian terhadap perkara-perkara yang telah menjadi perhatian perhatian
Eman menegaskan, kegiatan tersebut sengaja dikemas dalam bentuk mimbar bebas, bukan pertemuan atau audiensi tertutup dengan jajaran Kejari Depok.
AMDB menginginkan penyampaian aspirasi dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mendengar langsung berbagai persoalan yang disampaikan peserta.
“Kalau mereka mau ngomong atau ngejawab, silahkan naik ke Mimbar yang kita siapkan,” tutur Eman dalam keterangan resminya, Minggu, 15 November 2026.
Penyelenggara juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang merasa laporan atau pengaduannya belum mendapatkan tindak lanjut untuk menyampaikan keluhan melalui forum tersebut.
AMDB menyatakan tidak membatasi masyarakat yang ingin berbicara mengenai penanganan perkara di Kejari Depok.
Melalui mimbar bebas tersebut, AMDB berharap penanganan perkara yang menjadi sorotan masyarakat mendapat perhatian dan kejelasan dari aparat penegak hukum.
Organisasi itu mengajak masyarakat menghadiri kegiatan secara tertib dan damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap proses penegakan hukum.
Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat juga dijadwalkan menjadi orator dalam kegiatan tersebut.
AMDB menegaskan tuntutan utamanya adalah penuntasan perkara dan kepastian hukum atas berbagai laporan yang dinilai belum menunjukkan perkembangan. (Udine)
