DEPOKTIME.COM, Cimanggis – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gelombang Kota Depok mempertanyakan dasar raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 11 yang diterima oleh Pemerintah Kota Depok dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat sebagai bukti adanya transparansi dan akuntabilitas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Pasalnya, LSM Gelombang melihat ada ke anehan di laporan pertanggung jawaban Walikota Depok. Sekjen LSM Gelombang, Fiqih Nurshalat mengatakan bahwa pada akhir tahun 2021 kemarin sempat terjadi penundaan pembayaran kepada pihak ke 3 yang melaksanakan pekerjaan fisik di Dinas PUPR hingga satu bulan lamanya.
“Karena biasanya jika terjadi penundaan bayar di sebabkan ganti tahun biasanya hanya tertunda 1-2 hari tidak pernah terjadi sampai satu bulan, apa lagi ini proses penagihan sudah sampai ke SP2D dan yang bikin aneh lagi pada akhir bulan Januari 2022 pembayaran yang tertunda diharuskan mengajukan berkas baru bukan berkas yang lama yang sudah terbit SP2D nya, artinya SP2D yang awal timbul sama saja dengan SP2D bodong,” jelas Fiqih Nurshalat kepada Depoktime.com, Minggu (29/5/2022).
Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, BPK telah memberikan penilaian yang objektif berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LKPD. Hal tersebut menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah serta bukti adanya transparansi dan akuntabilitas atas LKPD.
“Alhamdulillah, Pemkot Depok kembali mendapat WTP ke-11 kalinya. Ini sebuah prestasi yang patut kita banggakan. Kota Depok menerima opini WTP 11 kali secara berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2021,” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris, usai menerima penghargaan WTP di Bandung, Senin (23/05/22) dikutip dari laman resmi Humas Pemerintah Kota Depok.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan, semua hasil yang didapat tersebut merupakan kontribusi dari seluruh Perangkat Daerah (PD). Termasuk, Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Inspektorat yang terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan keuangan yang diberikan setiap PD.
“Semoga dengan raihan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi, dalam pengelolaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), juga informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, transparan dan akuntabel demi terwujudnya clean dan good government,” tutupnya. (Udine).
