Dugaan Korupsi Lahan TPU dari Pihak Apartemen, Fadly Memilih Bungkam

DEPOKTIME.COM, Depok – Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), mantan Kabid Pengelolaan Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Depok M. Dini Wizi Fadly memilih bungkam.

Dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan singkat pada Senin, 16 November 2026, Fadly tidak menanggapi persoalan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Padahal, pengadaan lahan TPU bersumber dari kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) sejumlah apartemen di Kota Depok.

Berdasarkan informasi dari pihak salah satu staf bidang Aset BKD Kota Depok yang namanya tidak mau disebutkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Bidang (Kabid) Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban (Bimkestib) Dinas Perhubungan Kota Depok, M. Dini Wizi Fadly.

Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan persoalan pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang bersumber dari kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) sejumlah apartemen di Kota Depok.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Fadly dimintai keterangan oleh tim penyidik Kejari Depok terkait kapasitasnya saat masih menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Aset sebelum dimutasi.

“Modus operandi yang diduga dilakukan adalah pembelian satu titik lahan yang sama secara berulang. Dengan skema tersebut, kewajiban penyediaan lahan makam dari berbagai pengembang apartemen di Kota Depok diduga hanya dialokasikan pada satu area atau satu titik lokasi yang sama,” jelas Cahyo ketika orasi di depan Gedung Kejaksaan Negeri Depok, Senin, 16 November 2026.

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Eman mengatakan bahwa sudah terlalu lama para oknum koruptor di Pemkot Depok ini berpesta pora memanipulasi tanah pemakaman umum yang diserahkan pengembang perumahan di kota Depok.

“Mereka seakan tak tersentuh hukum, ratusan miliar bahkan triliunan nilainya yang digelapkan. Bahaya kalau tanah makam untuk rakyat sudah berani di korupsi, apa masyarakat Depok dilarang mati,” imbuhnya.

Eman meminta pihak Kejari Depok untuk berani dan transparan mengusut kasus ini, agar semua pelaku bisa segera ditangkap dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum.

“Intinya jangan diam-diam apalagi ngumpet dari rakyat saat mengusut kasus korupsi uang rakyat,” tegas Eman.

Untuk diketahui, kewajiban pengembang perumahan di Kota Depok terkait penyerahan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) diatur melalui ketentuan daerah, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pemakaman serta peraturan terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

Pengembang perumahan diwajibkan menyediakan dan menyerahkan sebagian lahan dari total area perumahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), yang di dalamnya mencakup alokasi atau pengadaan lahan untuk TPU.

Hal diatas, tentunya berkaitan erat dengan ratusan bangunan milik pemerintah kota Depok yang diduga bersertifikat palsu. Dimana saat itu M. Dini Wizi Fadly sebagai Kabid Pengelolaan Aset sebelum dimutasi.

Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Depok, Desi Insan Kamila dengan tegas menyatakan bahwa sertifikat yang tertera bukanlah produk dari BPN Depok.

Hal tersebut diutarakan Desi Insan Kamila saat menerima kunjungan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kantor BPN Depok beberapa waktu lalu.

Jika sertifikat diduga palsu atau tidak terdata di BPN Depok, dapat dipastikan bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah-tanah tersebut merupakan bangunan ilegal atau bodong.

Pelaku pemalsuan sertifikat (seperti sertifikat tanah) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun berdasarkan Pasal 263 KUHP Lama atau paling lama 8 tahun jika dikategorikan sebagai pemalsuan akta otentik berdasarkan Pasal 264 KUHP Lama.

“Dalam hukum nasional terbaru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP / KUHP Baru), perbuatan ini diatur dalam Pasal 391 yang juga menekankan sifat delik formil,” katanya.

Pemalsuan Surat Standar (Pasal 263 KUHP), diancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Berlaku bagi orang yang membuat sertifikat palsu maupun orang yang sengaja menggunakan sertifikat palsu tersebut.

Sedangkan pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 KUHP) diancam pidana penjara maksimal 8 tahun. Karena sertifikat tanah diterbitkan oleh pejabat publik (Badan Pertanahan Nasional / BPN). Dan pemalsuan dokumen pendukung seperti Akta Jual Beli (AJB) sering kali dijerat dengan pasal ini.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Depok belum terkonfirmasi. (Udine)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *