Terkait Dugaan Korupsi TPU, Nama Fadly Mencuat 

DEPOKTIME.COM, Depok – Berdasarkan informasi dari pihak salah satu staf bidang Aset BKD Kota Depok yang namanya tidak mau disebutkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Bidang (Kabid) Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban (Bimkestib) Dinas Perhubungan Kota Depok, M. Dini Wizi Fadly.

Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan persoalan pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang bersumber dari kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) sejumlah apartemen di Kota Depok.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Fadly dimintai keterangan oleh tim penyidik Kejari Depok terkait kapasitasnya saat masih menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Aset sebelum dimutasi.

Seperti diketahui, Fadly resmi dilantik menjadi Kabid Bimkestib Dishub Kota Depok menggantikan Ari Manggala dalam rotasi jabatan pada Januari 2026 lalu.

Dalam kasus pengadaan lahan makam tersebut, penyidik mendalami dugaan adanya praktik penyimpangan dalam proses pembelian lahan yang menjadi kewajiban para pengembang apartemen.

“Mulai dari Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Aset yang lama yakni M. Dini Wizi Fadly hingga Kabid yang baru Kharisma Eka Putra telah dipanggil untuk kemudian dimintai keterangan. Yang paling pertama pak Fadli, baru kemudian Kharisma, Kasubbid juga, termasuk saya dan staf yang sudah pensiun pun dimintai keterangan,” ungkap staf bidang Aset ini menjelaskan, Senin, 16 November 2026.

Bahkan menurut sumber ini, beberapa orang selaku pihak ketiga atau calo pengadaan lahan yang ditunjuk untuk mengkondisikan tanah TPU juga turut dimintai keterangan oleh pihak intel Kejari Depok.

“Ada beberapa orang itu, semuanya yang di wilayah kecamatan Sawangan,” jelas sumber ini.

Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) mendukung penuh kinerja Kejari kota Depok dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelapan Tanah Pemakaman Umum (TPU) dari sejumlah pengembang perumahan ini.

Sementara itu, Cahyo meminta pihak Kejari kota Depok untuk bekerja sungguh-sungguh dan menangkap para pelaku kejahatan korupsi tanah pemakaman umum tersebut.

“Hari ini AMDB menggelar Mimbar Bebas di depan kantor Kejari Depok, satu poin tekanan kami adalah kasus korupsi TPU ini,” ujar Cahyo.

“Modus operandi yang dilakukan adalah pembelian satu titik lahan yang sama secara berulang. Dengan skema tersebut, kewajiban penyediaan lahan makam dari berbagai pengembang apartemen di Kota Depok hanya dialokasikan pada satu area atau satu titik lokasi yang sama,” timpal Cahyo.

Sedangkan menurut Ketua AMDB, Eman, sudah terlalu lama maling-maling di Pemkot Depok ini berpesta pora memanipulasi Tanah Pemakaman Umum yang diserahkan pengembang perumahan di kota Depok.

“Mereka seakan tak tersentuh hukum, ratusan miliar bahkan triliunan nilainya yang digelapkan. Bahaya kalau tanah makam untuk rakyat sudah berani di korupsi, apa masyarakat Depok dilarang mati,” imbuhnya.

Eman meminta pihak Kejari Depok untuk berani dan transparan mengusut kasus ini, agar semua pelaku bisa segera ditangkap dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum.

“Intinya jangan diam-diam apalagi ngumpet dari rakyat saat mengusut kasus korupsi uang rakyat,” tegas Eman.

Untuk diketahui, kewajiban pengembang perumahan di Kota Depok terkait penyerahan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) diatur melalui ketentuan daerah, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pemakaman serta peraturan terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

Pengembang perumahan diwajibkan menyediakan dan menyerahkan sebagian lahan dari total area perumahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), yang di dalamnya mencakup alokasi atau pengadaan lahan untuk TPU.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Depok dan M. Dini Wizi Fadly belum terkonfirmasi.(Udine)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *