DEPOKTIME.COM, Jakarta-Koalisi parpol pendukung Capres-Cawapres 02, Prabowo-Sandiaga Uno ditengarai tidak solid seratus persen menyusul ungkapan kekecewaan Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tidak setuju dengan bahasan bagi-bagi (kursi) menteri.
Hal ini diungkap Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing. Dia menilai ungkapan AHY sebagai sinyal ketidaksetujuan Demokrat atas bahasan tersebut.
“Ketidaksetujuan Agus itu diungkapkan ke ruang publik, artinya ada ketidaksinkronan di internal koalisi dalam hal pembagian kekuasaan tersebut,” ujar Emrus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikannya menanggapi kegusaran Agus, Selasa, saat berkampanye di Cirebon, Jawa Barat, menyebut koalisi partai pendukung capres 02 tidak elok untuk meributkan pembagian kursi kabinet di saat pemilu belum digelar.
“Saya khawatir justru isu semacam ini (bagi-bagi kursi menteri) bisa melukai rakyat,” kata AHY, politikus muda Partai Demokrat tersebut. Emrus mengatakan, tidak ada pesan politik di ruang hampa, pasti ada agenda politik Partai Demokrat di sana.
“Pesan Agus itu dimaknai publik, bisa dari sisi ideologisnya, tapi bisa pula dimaknai ketidaksetujuan Agus pada bagi-bagi kekuasaan itu. Demokrat tidak setuju karena pembagian kekuasaan itu tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka,” ujar Emrus memaknai sikap Partai Demokrat tersebut.
Sebagai akademisi pascasarjana di Universitas Pelita Harapan, Emrus mengaku cukup kaget atas pernyataan politik Agus tersebut karena dilontarkan jelang pemungutan suara 17 April 2019.
Secara khusus, Emrus menyoroti penggunaan kalimat ‘melukai hati rakyat’ yang digunakan Agus. Ia menilai kalimat itu justru akan merugikan capres 02, sementara Partai Demokrat masih berada di koalisi partai pendukung capres 02. Sebaliknya, kalimat itu justru menguntungkan capres 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Dari segi komunikasi politik, itu suatu pilihan kata yang menguntungkan capres 01 dan merugikan capres 02. Pernyataan ini menunjukkan ada sesuatu di internal koalisi capres 02. Ini indikasi adanya ketidaksolidan di internal koalisi,” papar Emrus.
Secara politik praktis, sambungnya, tidak tertutup kemungkinan Partai Demokrat mengubah haluan politiknya dengan pindah dukungan ke capres 01. Apalagi kader-kader Demokrat di daerah sudah secara terang-terangan ada yang menyatakan dukungan ke capres 01.
“Saya kira masih ada kesempatan bagi Agus Yudhoyono untuk secara eksplisit mendeklarasikan dukungan nyata kepada capres nomor 01. Lewat pesannya itu, Demokrat sudah mengarah ke nomor 01. Masih ada kesempatan di detik-detik terakhir,” kata Emrus.
Sementara itu, sebelumnya dalam kampanye di Cirebon, menurut AHY Pimpinan Partai Demokrat, tentu mempertimbangkan sanksi untuk kader-kader yang membelot atau berbeda sikap politik dengan kebijakan umum partai.
Namun, sanksi itu tak serta-merta dijatuhkan kalau sekadar mendukung kandidat lain. “Soal membelot ini, kan, bukan hanya terjadi di Partai Demokrat, tapi ada juga di kubu Pak Prabowo maupun kubu Pak Jokowi,” ujarnya, berargumentasi.
Kader yang mesti dihukum atau disanksi tegas, menurutnya, jika sudah sampai keterlaluan, misalnya mendukung Jokowi-Ma’ruf dan di saat yang sama malah tak peduli pada Demokrat.
“Kepedulian ini, antara lain bisa diperlihatkan dia apakah membantu kader dari Partai Demokrat dalam pencalegan. Kalau tidak peduli, maka kami akan berikan catatan khusus,” ujarnya.(Udine/DT).
