Tak Kantongi Rekomtek BBWSCC, Juru Bicara Luna Coffee & Eatery Memilih Bungkam: Terancam Jerat Pidana SDA hingga KUHP

DEPOKTIME.COM, Sukmajaya – Polemik dugaan pelanggaran perizinan bangunan dan operasional Luna Coffee & Eatery dikawasan Situ Pengarengan, Sukmajaya, Kota Depok, terus bergulir. Manajer Padellago yang sekaligus bertindak sebagai juru bicara Luna Coffee & Eatery, Gishela memilih bungkam setelah terbitnya surat klarifikasi resmi dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) kepada LSM Jari Pandawa.

Dalam surat klarifikasi tersebut, pihak BBWSCC menyatakan bahwa tidak tercatat adanya pengurusan izin maupun permohonan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari pihak Luna Coffee & Eatery kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Padahal, Rekomtek merupakan syarat mutlak bagi kegiatan konstruksi maupun pemanfaatan ruang di area sempadan situ atau sumber air.

Sikap diam atau pembiaran atas dugaan pelanggaran perizinan ini dinilai dapat memperberat risiko hukum bagi pihak pengelola maupun perwakilan manajemen. Secara hukum, apabila seseorang atau pengurus badan usaha memiliki kewajiban hukum untuk melapor atau mencegah pelanggaran, namun sengaja membiarkan atau menyembunyikannya, tindakan tersebut berpotensi masuk dalam kategori penyertaan atau pembantuan tindak pidana.

Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, dugaan pelanggaran pendirian bangunan dan pemanfaatan sumber daya air tanpa izin serta keterlibatan pihak manajemen dapat dijerat dengan beberapa pasal berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (sebagaimana telah diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja).
2. Pasal 70 huruf a: Mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan nonkonstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin/persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar.
3. Pasal 74 ayat (1): Menegaskan bahwa apabila tindak pidana sumber daya air dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan/atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru / UU No. 1 Tahun 2023).
5. Pasal 20 dan Pasal 21 (Penyertaan dan Pembantuan Tindak Pidana): Pihak yang turut serta melakukan perbuatan pidana, atau dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya pelanggaran hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
6. Pasal 282 ayat (1) (Menyembunyikan Pelaku atau Menghalangi Proses Hukum): Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau memberikan pertolongan agar terhindar dari penyidikan maupun penuntutan dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori III (maksimal Rp50 juta).

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen maupun juru bicara Luna Coffee & Eatery belum memberikan keterangan resmi terkait ketiadaan Rekomtek BBWSCC. Media ini tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi.

Diberitakan sebelumnya, Ketua LSM Jari Pandawa, Gita, mengatakan bahwa jarak aman minimal untuk membangun bangunan di sisi situ adalah 50 meter dari tepi muka air tertinggi. Ketentuan ini diterapkan BBWSCC berdasarkan Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015.

Dalam regulasi tersebut, situ dikategorikan sebagai danau. Area di dalam radius 50 meter merupakan ruang sempadan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem.

“Setelah saya amati, kafe ini ada tepat disisi Situ Pengarengan. Tapi jarak bangunannya, sepertinya kurang dari 50 meter dari sisi Situ,” ujar Gita kepada awak media setelah menyerahkan surat permohonan informasi publik disertai penuntutan penyegelan ke Kantor BBWSCC di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026.

Sepengetahuannya, terdapat larangan di dalam zona sempadan ini dilarang mendirikan bangunan permanen untuk tempat tinggal maupun tempat usaha. Dan ada pengecualian terbatas yakni pemanfaatan lahan di sempadan hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu seperti prasarana sumber daya air, jembatan, dermaga, atau jalur utilitas (pipa air, kabel listrik) setelah mendapat rekomendasi teknis (Rekomtek).

“Kami (LSM Jari Pandawa) berharap adanya pencabutan izin pemanfaatan atau pembangunan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Menteri Pekerjaan Umum apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan site plan. Itu juga kalo kafe mengantongi izin. Tapi, jangan-jangan ini kafe ga punya izin. Dugaan ya, kami baru menduga,” jelasnya.

Tak hanya persoalan perizinan, sebelumnya juga Luna Coffee & Eatery pernah ditindak tegas atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tim Satgas KTR Kota Depok.

Tim Satgas KTR Kota Depok yang terdiri dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, serta berkolaborasi dengan unsur kelurahan dan puskesmas menindak tegas dengan menutup logo promosi sebuah merk rokok ternama yang menempel di dinding kafe tersebut.

Tak hanya hanya menutup logo rokok tersebut, asbak yang terdapat logo rokok pun turut diamankan oleh pihak Tim Satgas KTR Kota Depok.

“Kami sdh menarik asbak bertuliskan promo LA, lampu, masih ditutup akan di bongkar oleh tukangnya..,” ujar Kepala Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, dr. Devi Maryori melalui pesan singkat kepada awak media, pada Kamis, 17 September 2026.

Pihaknya telah melakukan teguran secara lisan kepada Luna Coffee & Eatery agar tidak mengulangi bentuk pelanggaran KTR.

“Kami lakukan teguran lisan dulu, 3 hari lagi akan kami evaluasi akan di lanjut teguran tertulis bila masih ada pelanggaran selanjutnya klo mangkir jg akan bisa ditutup tempat usahanya,” tegasnya.

Tim Satgas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Depok mempunyai tugas dan kegiatan utama dalam pengawasan dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala ke berbagai titik KTR, seperti fasilitas umum, tempat kerja, tempat ibadah, sarana kesehatan, tempat anak bermain, hingga tempat hiburan atau rumah makan.

Serta menegakkan aturan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Depok.

Tak hanya itu, Tim Satgas KTR juga melakukan pembinaan serta menertibkan berbagai pelanggaran, termasuk penertiban iklan atau promosi rokok di area yang tidak sesuai ketentuan.

Persoalan permasalahan perizinan kafe, Kepala DPMPTSP Kota Depok, Abdul Rahman tidak bisa memberikan tanggapan apapun dan memilih bungkam tanpa bisa bereaksi dengan menindak dugaan pelanggaran tersebut ketika dikonfirmasi oleh awak media. (Udine)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *