DEPOKTIME.COM, Depok – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Endra, menegaskan pihaknya akan menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang terbukti menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi.
“Sesuai ketentuan, jika ASN terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena terkait tindak pidana korupsi, sanksinya diberhentikan sebagai ASN,” ujar Endra dengan tegas saat dikonfirmasi awak media, Rabu, 18 November 2026.
Pernyataan keras tersebut menyusul mencuatnya informasi tak sedap mengenai dugaan aliran dana atau suap bernilai miliaran rupiah kepada salah satu Kepala Dinas di Pemkot Depok.
Dana tersebut diduga berasal dari sebuah perusahaan yang berlokasi di kawasan Jalan Raya Bogor – Jakarta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, praktik lancung ini disinyalir berkaitan dengan pelanggaran penggunaan air tanah oleh pihak perusahaan. Aliran dana tersebut diduga sudah berlangsung lama, yakni sejak oknum ASN terkait masih menjabat di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok.
“Besaran jatah yang diterima mencapai kurang lebih Rp1 miliar dan dibayarkan oleh pihak perusahaan setiap tahunnya,” ungkap narasumber tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin, 16 November 2026.
Sumber itu menambahkan, pemberian jatah tahunan ini diduga kuat berfungsi sebagai “uang pelicin” untuk menutupi pelanggaran pemanfaatan air tanah sekaligus memperlancar operasional perusahaan. Aliran dana haram tersebut bahkan disinyalir masih terus berlanjut hingga oknum pejabat yang bersangkutan menduduki kursi Kepala Dinas di Kota Depok saat ini.
Hingga berita ini diturunkan, oknum pejabat terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan singkat tidak membuahkan hasil yang jelas.
Di sisi lain, pihak manajemen perusahaan yang dimaksud juga belum mengeluarkan pernyataan resmi guna menanggapi tudingan dugaan pemberian suap kepada pejabat di lingkungan Pemkot Depok tersebut.
Apabila dugaan praktik suap atau gratifikasi ini terbukti secara hukum, baik oknum pejabat penerima maupun pihak perusahaan pemberi dana dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Berikut adalah rincian ancaman pidana bagi kedua belah pihak:
Bagi Penerima Suap (Pejabat/ASN):
Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Tipikor tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan Pasal 12B UU Tipikor terkait gratifikasi yang dianggap suap.
Ancaman hukumannya berupa pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Bagi Pemberi Suap (Pihak Swasta/Perusahaan):
Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Tipikor mengenai setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.
Merujuk pada Pasal 20 UU Tipikor, apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga. (Udine)












