Diduga Kepala Dinas Terima ‘Jatah’ Tahunan Satu Miliar Terkait Air Tanah

DEPOKTIME.COM, Depok – Informasi tak sedap terkait dugaan penerimaan aliran dana atau suap dari salah satu perusahaan yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Cimanggis kepada salah satu kepala dinas di Pemerintah Kota Depok mencapai miliaran rupiah tiap tahun.

Dugaan praktik lancung tersebut disinyalir berkaitan dengan penggunaan air tanah oleh pihak perusahaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, aliran dana tersebut diduga telah berlangsung sejak oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjabat di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok.

“Besaran jatah yang diterima mencapai kurang lebih Rp1 miliar dan dibayarkan oleh pihak perusahaan setiap tahunnya,” ungkap narasumber tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin, 16 November 2026.

Sumber tersebut juga menambahkan bahwa praktik pemberian jatah tahunan ini disinyalir sebagai bentuk “uang pelicin” atas dugaan pelanggaran penggunaan air tanah guna memperlancar operasional perusahaan.

Bahkan, aliran dana tersebut diduga masih terus berlanjut hingga oknum pejabat tersebut menduduki kursi Kepala Dinas Kota Depok saat ini.

Hingga berita ini diturunkan, oknum ASN tersebut belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi yang telah dilakukan oleh awak media tidak membuahkan hasil. Dirinya hanya menjawab dengan singkat seolah tidak mengetahui persoalan yang menyeret namanya dengan perusahaan tersebut.

Di sisi lain, pihak manajemen perusahaan yang dimaksud, juga belum memberikan pernyataan resmi guna menanggapi tudingan dugaan pemberian dana kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Depok tersebut.

Diketahui bahwa apabila dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pemberian suap oleh pihak swasta ini terbukti di hadapan hukum, kedua belah pihak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Bagi Penerima Suap (Pejabat/ASN) dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Tipikor, atau Pasal 12B UU Tipikor. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Bagi Pemberi Suap (Pihak Korporasi/Perusahaan) dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Tipikor mengenai setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. Selain itu, berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor, tuntutan dan pidana denda juga dapat dijatuhkan secara langsung kepada korporasi. (Udine)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *