DEPOKTIME.COM, Sukmajaya – Dalam pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan terkait dengan laporan hasil reses masa sidang pertama tahun 2023, Pemerintah Kota Depok harus melakukan verifikasi ulang pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Melalui keterangan resminya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ikravany Hilman mengatakan bahwa masih adanya tidak valid data DTKS sehingga mengakibatkan data penerima bantuan sosial tidak akurat dan tidak tepat sasaran.
“Banyak warga tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan PKH ataupun bantuan lainnya. Sedangkan mereka melihat warga yang mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tulis Ikravany dalam keterangan resminya, Kamis (09/02/2023).
Lebih lanjut dirinya tambahkan bahwa sosialisasi untuk warga yang belum memiliki BPJS atau KIS agar tidak dipersulit untuk pengurusannya. Karena masih banyak warga yang membutuhkan KIS.
“Jangan ada lagi warga yang kesulitan mengurus DTKS, KIS, dan bantuan-bantuan lainnya. Agar dipermudah pelayanan untuk warga yang menggunakan KIS dan Bansos,” tambahnya.
Dirinya berharap, apa yang menjadi catatan-catatan Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan laporan hasil reses, dapat ditindaklanjuti dan dibahas secara komprehensif demi kepentingan masyarakat Kota Depok. (Udine).
