DEPOKTIME.COM, Depok – Sangat disayangkan oleh masyarakat Kota Depok, dimana proyek megah yang rencananya dibangun tepat dijantung Kota Depok seakan mandul.
Selama 19 tahun berjalan, memanfaatkan lahan seluas 2,6 hektar milik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan sistem sewa hak guna bangunan atau HGB selama 30 tahun. Dan Pemkot Depok mendapat anggaran atas biaya sewa itu mencapai miliaran rupiah.
Pada awal menjabat sebagai wakil walikota Depok tahun 2024, Chandra Rahmansyah pernah memberikan ultimatum pengembang Metro Stater untuk kejelasan proyek yang telah mangkrak selama 17 tahun.
“Saya enggak mau mangkrak sehari pun mangkrak sudah enggak boleh lagi. Ini tindakan tegas. Kami kasih waktu dua hari ini kan bentuk dari langkah tegas untuk secepatnya supaya Senin ada masukan dan di hari Senin akan diputuskan,” ucap Chandra dengan nada tegas.
Dan kita, lanjut Chandra, harus evaluasi proyek yang telah mangkrak selama 17 tahun tersebut dengan melibatkan OPD bahkan unsur TNI dan Polri.
“Ini harus dikaji secara menyeluruh oleh tim yang kami bentuk dengan tujuan untuk mengkaji secara menyeluruh. Termasuk juga Pak Dandim, Pak Kapolres kami ajak sini untuk memberikan masukan juga buat kami,” terangnya.
Dirinya mendapat info sudah tidak ada addendum kelima bagi pihak pengembang untuk tetap menjalankan proyek Metro Stater.
“Jadi, addendum keempat terakhir, pihak pengembang diberikan kewajiban untuk menyelesaikan pada bulan November kemarin (2024), ternyata masih belum. Nanti kami akan evaluasi, tidak lupa juga dievaluasi ini kami sudah minta juga untuk diskusi juga dengan pihak pengembang untuk kita carikan solusi secepat-cepatnya, karena ini untuk kepentingan masyarakat di Kota Depok,” pungkasnya. (Udine)
